Tingkatkan Integritas Itda Provinsi Gorontalo Gelar Rapat TLHP BPK

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam memperbaiki sistem birokrasi serta tata kelola keuangannya. Salah satu perwujudan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya serangkaian langkah strategis yang dirancang khusus sebagai upaya percepatan dalam proses penyelesaian tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyelesaian atas rekomendasi ini dinilai sangat krusial, mengingat hal tersebut masih menjadi salah satu catatan penting sekaligus indikator utama dalam kerangka penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Berbagai strategi dan langkah konkret tersebut dipaparkan secara komprehensif dalam sebuah agenda Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan penting yang berlangsung pada hari Kamis pagi, tanggal 30 Juli 2026, tepatnya dimulai sejak pukul 08.30 WITA ini, dipimpin secara langsung oleh Bapak Zukri Surotinojo. Saat ini, beliau memegang mandat ganda, yakni bertugas sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum sekaligus merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat koordinasi yang sarat akan substansi evaluasi tersebut, perhatian para peserta difokuskan secara tajam pada upaya percepatan pemenuhan rekomendasi BPK yang menyasar tiga objek pemeriksaan utama terkait pengelolaan keuangan maupun tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga fokus utama tersebut meliputi:

Pertama, evaluasi terhadap Belanja Daerah (BELDA) untuk rentang tahun anggaran 2024 hingga 2025, yang menitikberatkan pada penuntasan segala bentuk urusan administrasi, serta penyelesaian kewajiban pertanggungjawaban atau bahkan pengembalian atas realisasi belanja daerah yang telah dilakukan.

Kedua, peninjauan terhadap Kinerja Ketahanan Pangan (KETAPANG) yang mencakup periode Tahun Anggaran 2020 hingga Semester I Tahun 2025. Evaluasi pada sektor ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas serta prospek keberlanjutan dari berbagai program ketahanan pangan di daerah.

Ketiga, penyelesaian sisa-sisa rekomendasi yang belum tuntas terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2025, khususnya pada aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Pada sesi pengarahan, Zukri Surotinojo memberikan penekanan dan pesan yang sangat tegas kepada seluruh pihak yang hadir. Ia mengingatkan bahwa upaya penuntasan TLHP dari BPK RI ini tidak boleh hanya dipandang sebelah mata atau sekadar dianggap sebagai kewajiban pemenuhan administrasi dan formalitas belaka. Lebih dari itu, langkah penyelesaian ini harus dimaknai dengan sungguh-sungguh sebagai wujud nyata dari komitmen integritas Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya menjaga, merawat, serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Oleh karena itu, Zukri menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan proaktif dalam melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan, serta segera merealisasikan pemenuhan rekomendasi BPK RI tepat pada target waktu yang telah disepakati. Ia juga menggarisbawahi betapa krusialnya membangun sinergi dan kolaborasi yang solid antara Sekretaris OPD dengan para Kepala Bagian atau Kepala Bidang terkait. Kerja sama yang baik di level internal ini dinilai sebagai kunci utama untuk mempercepat kelancaran proses verifikasi dan validasi data di lapangan.

Agenda rapat koordinasi yang sangat penting ini turut dihadiri secara langsung oleh para pejabat teknis yang memiliki peranan vital di instansinya masing-masing, yang terdiri dari para Sekretaris serta Kepala Bagian terkait. Mereka yang diundang merupakan representasi dari 28 OPD yang berada di bawah naungan lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Melalui pertemuan lintas instansi ini, sangat diharapkan bahwa komitmen bersama untuk menindaklanjuti dan menuntaskan setiap temuan BPK tidak hanya berhenti sebatas rencana, melainkan dapat segera bertransformasi menjadi langkah-langkah nyata. Keseriusan ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yakni untuk terus mendorong peningkatan level integritas, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.