Dorong Budaya Integritas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Pariwara Antikorupsi 2026

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menunjukkan langkah nyata dan komitmen yang tak tergoyahkan dalam upaya membangun budaya integritas yang kokoh, sekaligus sebagai bentuk pertahanan berlapis untuk mencegah segala bentuk praktik korupsi, baik di ruang lingkup birokrasi pemerintahan maupun di lingkungan satuan pendidikan.

Komitmen mulia tersebut salah satunya diejawantahkan oleh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo melalui penyelenggaraan agenda Sosialisasi Pariwara Antikorupsi Tahun 2026. Kegiatan strategis yang menyasar perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pendidikan ini dilangsungkan secara virtual melalui platform *Zoom Meeting* pada hari Senin, 24 Agustus 2026. Dimulai tepat pada pukul 09.00 WITA, forum sosialisasi ini tidak sekadar menjadi ajang pertemuan biasa, melainkan wujud partisipasi aktif dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 yang secara resmi digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Program berskala nasional ini sendiri didesain sebagai sarana edukasi untuk mendorong gelombang kampanye antikorupsi yang berjalan secara masif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan merangkul erat kolaborasi antara unsur pemerintahan dan insan pendidikan.

Agenda sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Ibu Femmilyanti Hilala, yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 4. Dalam sesi arahannya, beliau memberikan penekanan yang sangat mendalam bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya terpaku pada aspek pengawasan, penindakan, maupun penegakan hukum semata. Lebih dari itu, fondasi utamanya harus diperkuat secara sejak dini melalui upaya pencegahan preventif dan pembangunan karakter serta budaya antikorupsi yang mengakar kuat. Oleh karena itu, beliau menilai bahwa keterlibatan aktif dari seluruh OPD beserta satuan pendidikan memegang peranan yang sangat esensial dalam memperluas jangkauan pesan-pesan integritas tersebut. Harapan besarnya, nilai-nilai luhur antikorupsi ini tidak hanya berhenti dan dipahami di kalangan aparatur sipil negara saja, melainkan dapat ditularkan dan ditanamkan secara efektif kepada para tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan keluarga, hingga menyentuh lapisan masyarakat luas.

Untuk memperdalam pemahaman teknis para peserta, kegiatan ini juga menghadirkan paparan materi yang disampaikan secara komprehensif oleh Bapak Saharudin Pakaya dan Bapak Iswan Hamzah. Kedua narasumber tersebut membedah secara tuntas seluk-beluk Program Pariwara Antikorupsi, yang mencakup penjelasan mengenai tujuan utama kampanye, penjabaran ketentuan dan regulasi pelaksanaan, hingga pembekalan strategi jitu agar para peserta mampu memproduksi konten-konten kampanye antikorupsi yang tidak hanya edukatif, tetapi juga dikemas secara kreatif dan menarik minat publik.

Dalam proses pelaksanaannya ke depan, tingkat partisipasi dan keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo ini akan dievaluasi dan dinilai langsung oleh KPK RI. Penilaian tersebut akan didasarkan pada kualitas konten serta efektivitas pelaksanaan kampanye dengan merujuk pada tiga kategori utama, yakni Masif, Kreatif, dan Terintegrasi. Adanya indikator penilaian ini diharapkan dapat memacu motivasi seluruh OPD dan satuan pendidikan agar dapat mengerahkan upaya paling optimal dalam menyuarakan pesan-pesan antikorupsi melalui pemanfaatan berbagai platform media serta pendekatan-pendekatan yang inovatif.

Sebagai penutup, melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menaruh harapan besar agar Program Pariwara Antikorupsi 2026 ini tidak lantas layu dan berhenti sekadar sebagai rutinitas kampanye seremonial belaka. Lebih jauh dari itu, program ini diproyeksikan untuk menjelma menjadi sebuah gerakan moral bersama yang berkesinambungan dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan membangkitkan kesadaran kolektif antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan pendidikan. Keikutsertaan yang solid dari seluruh elemen OPD dan satuan pendidikan ini juga diharapkan mampu mempertegas langkah nyata Pemprov Gorontalo dalam menyukseskan program KPK RI, sekaligus membuka peluang yang lebar untuk meraih prestasi dan penghargaan nasional sesuai dengan kategori penilaian Masif, Kreatif, dan Terintegrasi.