By Bertempat di Aula Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo Rabu, (24/5/2023) FGD Penyusunan Rencana Aksi atas Perbaikan Pengendalian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Provinsi Gorontalo dilaksanakan.
Terlaksananya kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbaikan atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
“Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi perbaikan penyelanggaraan SPIP terintegrasi” ungkap Sitti .B. Huntoyungo S.E M.Si
Inspektur Pembantu Wilayah III (IRWIL III)
Bertempat di Aula Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo Rabu, (24/5/2023) FGD Penyusunan Rencana Aksi atas Perbaikan Pengendalian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Provinsi Gorontalo dilaksanakan.
Terlaksananya kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbaikan atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
“Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi perbaikan penyelanggaraan SPIP terintegrasi” ungkap Sitti .B. Huntoyungo S.E M.Si
Inspektur Pembantu Wilayah III (IRWIL III)
Penyusunan rencana aksi ini dilakukan secara kolaboratif bersama beberapa OPD penanggungjawab seperti Inspektorat, Bappeda, Badan Keuangan, dan OPD lainnya yang menjadi sampling penilaian maturitas SPIP terintegrasi. Perbaikan dilakukan dengan fokus terhadap area of improvement. diantaranya perbaikan penetapan tujuan dengan memperbaiki kualitas perencanaan, perbaikan struktur dan proses serta perbaikan kualitas pencapaian.
“Tiga hal tersebut saling terkait. Pertama penetapan tujuan di dalamnya terdapat penetapan tujuan dan sasaran strategis pemda dan opd , penetapan indikator kinerja serta penetapan target. Kedua struktur dan proses terkait penialain lima aspek SPIP mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Nah dalam struktur dan proses ada beberapa item yang harus kami perbaiku termasuk di dalamnya MRI. Kemudian yang ketiga pencapaian tujuan dimana kami melihat apakah tujuan pemerintah daerah sudah tercapai
dalam hal efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
“Untuk laporan keuangan pemerintah daerah kami WTP, namun masih ada beberapa hal yang akan kami benahi untuk memperbaiki kualitas keandalan pelaporan keuangan, demikian juga dengan pengamanan aset secara administrasi, fisik dan hukum,” ujarnya.
“Terakhir kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. alhamdulillah temuan terkait ketidakpatuhan jumlahnya menurun dari tahun2 sebelumnya,” tutupnya.
